Ya ALLAH, aku memohon kepada-Mu ketegaran dalam menghadapi segala permasalahan. Aku memohon dengan sangat kepada-Mu untuk berkenan memberikan curahan petunjuk kepadaku, serta aku memohon kepada-Mu dapat mensyukuri nikmat dan rajin melakukan ibadah (HR. at-Timidzi).
IBM : Awal mengenal teknologi Komputer dan disiplin kerja :
Pertama kali kerja praktik di IBM Indonesia, saya pikir saya akan banyak melakukan solder-menyolder untuk membuat atau memperbaiki sirkit elektronis. Memang ada dua jenis kerja utama yang ditawarkan, yakni yang terkait dengan perangkat keras atau hardware atau yang terkait perangkat lunak atau software. Karena sejak kecil kemampuan motorik saya untuk tukang-menukang terbilang rendah maka saya pilih kelompok perangkat lunak.
Saya mulai diberi buku-buku untuk self-study dan diikutsertakan dalam pelatihan pemrogram (programming). Praktik pertama bukan membuat program komputer tetapi melakukan wired-programming pada control-panel dari perangkat Unit Record yakni mesin register elektris-mekanis. Pemahaman tentang logika dan urutan langkah untuk suatu pengolahan data merupakan pembelajaran berharga dari alat “kuno” ini, yang antara lain waktu itu digunakan untuk pengolahan STNK Polantas dan kuitansi tagihan PLN. Setelah diangkat menjadi IBM-employee, baru kemudian saya diberi kesempatan untuk mempelajari dan praktik menggunakan bahasa-dasar programming waktu itu yakni Autocoder, yang digunakan untuk perangkat komputer IBM 1401.
Mungkin tak terbayangkan oleh praktisi Telematika sekarang ini, memory komputer waktu itu hanya 4 K sampai dengan 32 K saja. Saya menjadi sangat mahir membuat program dalam Autocoder sehingga menjadi andalan IBM dalam membangun berbagai sistem aplikasi. Karena berasal dari displin ilmu teknik yang banyak hal hitung-menghitung, bahasa programming yang selanjutnya saya tekuni adalah FORTRAN (Formula Translation). Saya selalu menjadi instruktur untuk instansi yang perlu aplikasi scientific-engineering seperti PU, LEMIGAS dan PLN, serta menjadi pengajar di ITB dan UI.
Kemudian muncul bahasa-bahasa baru seperti RPG, COBOL dan PL/1, dan mulai masuknya seri komputer baru seperti IBM 1130 untuk engineering dan IBM S/360 untuk bisnis. Bermacam aplikasi komputer yang pernah saya tangani, mulai dari billing PLN dan Telkom, akuntansi PERURI, logistik ALRI, sampai dengan ujian masuk mahasiswa baru UI (yang kemudian menjadi SIPENMARU-UI).
Sempat juga saya ditempatkan di Bandung sebagai asisten dari bung Lesan Limanarja, yang kemudian jadi boss Metrodata. Waktu itu kami memegang komputerisasi PJKA dan ADJEN-AD. Tapi yang paling berkesan adalah penugasan ke CPI di Rumbai. Boss EDP-department CPI Mr. J. Hoyt terkenal sangat galak dan cerewet, sehingga bagi staf IBM penugasan ke sana merupakan azab. Untunglah bung Rudy Pesik yang menjadi marketing-reps untuk CPI cukup luwes sehingga bisa diterima dan disegani oleh bule galak tersebut. Kondisi ini membantu kerja saya sebagai Systems Specialist yang ditugaskan membangun on-line system yang pertama antara Rumbai dan Dumai. Aplikasi ini digunakan untuk memantau penyaluran dan pengapalan crude-oil serta menekan biaya demurrage dari tanker.
Saya akui selama 4 tahun bekerja di IBM banyak sekali ilmu yang ditimba, bukan hanya ilmu komputer tetapi juga pemahaman berbagai bidang aplikasi. Tetapi yang paling utama adalah disiplin kerja yang keras dan penanaman loyalitas yang tinggi. Buku Code of Conduct IBM yang warnanya merah-putih menjadi acuan yang tak boleh dilanggar. Perilaku sebagai seorang staf IBM bukan hanya berlaku di dalam jam kerja kantor, tetapi harus diterapkan selama 24 jam sehari. Mau main golf bersama bung Rudy Nooryaldi dari NCR saja harus mendapat persetujuan IBM Regional Hongkong. Tapi wajarlah, kami juga digaji secara bersaing, selain itu mendapat pula tambahan, uang parsel istilahnya, sebesar US$ 75,-per bulan. Karena itu banyak ex IBM yang kemudian menjadi “orang” dan sering dibajak oleh berbagai instansi dan kompetitor. Lesan, Rudy, Tigran, Rukman, Bambang, Subagyo, Yoni, Thomas, Haryanto, Mantra dan Cacuk (alm) merupakan beberapa nama dari banyak kader IBM yang pindah ke perusahaan lain dan membuat nama baik.
Memahami bahwa posisi saya bakalan terhenti karena kebijakan IBM yang selalu menempatkan expatriate sebagai boss, saya beserta beberapa rekan hijrah dari IBM. Pada saat minta berhenti, saya berada pada peringkat kedua Region Asia sebagai marketing-reps dengan pencapaian sales yang 400 % dari quota yang ditargetkan. Lingkungan kerja yang enak, kolega yang cerdas dan bersahabat, serta kesempatan menuntut ilmu di dalam dan luar negeri, akan tetap saya ingat sebagai hari-hari indah di IBM. Teringat pula kenangan manis dengan teman-gaul pada awal saya di IBM, seperti Hie Tjian Mung, Lesan, Rudy Pesik, Zakir, Ilyas, Petrus (yang saya dengar meninggal tahun lalu), Albert dan Pamungkas (ternyata juga sudah meninggal), Tigran, Achmad, dan Joni Subandono. Demikian pula rekan yang sudah tiada agak lama, seperti mas Suparto dan Eddy Rusli. Sarapan pagi soto Betawi pak Amat, pasang hwa-hwe di bilangan kota, kontes makan banyak di resto Vic’s Viking, jajan bakpau LieThian Kie, makan over-time di Chinese Resto sebelah kantor, menjadi nostalgia yang selalu teringat.
Ternyata sejarah hidup saya selanjutnya memang tidak pernah lepas dan selalu terkait dengan perkomputeran. Baik di PANSYSTEMS, ELNUSA, Bina Cipta Informatika, Sekneg, Departemen Perhubungan, BAKOTAN, Kantor Menko PRODIS, Kantor Menko EKUIN, maupun BPPT. Saya sering berseloroh bahwa sampai sekarang saya tetap IBM kok, tapi bukan International Business Machines melainkan Ichjar bin Musa !
PANSYSTEMS : Membangun usaha jasa komputer Indonesia
PANSYSTEMS merupakan domisili saya kedua, setelah hengkang dari IBM. Sebenarnya rencana “makar” keluar dari IBM bermula dari pembicaraan saya dengan Ir. Udaya Hadibroto (alm) Dirut ELNUSA yang ingin mengembangkan usahanya di bidang komputer. Dengan mengajak serta Rukman (teman dari SMA) dan Bambang (teman dari Elektro ITB), kami bertiga akan gabung ke ELNUSA untuk membangun divisi baru. Business-deal hampir terjadi, sayang gagal karena pihak Dewan Komisaris ELNUSA waktu itu tidak menyetujui sebagian dari pra-syarat yang kami ajukan.
Gagal dengan ELNUSA, tawaran yang baru datang dari boss PANATRACO pak Partogi Hutabarat (alm). Ironisnya tawaran ini terjadi pada waktu pak Togi hadir dalam acara resepsi di rumah GM IBM Indonesia. Dengan arahan dari Dr. Suwarso yang pakar OR, terbentuklah PT. PANSYSTEMS sebagai anak perusahaan PANATRACO yang salah satu usahanya adalah sebagai agen SIEMENS. Pak Warso bertindak sebagai Direktur Utama dan kami bertiga sebagai Direktur. Jika waktu di IBM saya kebagian mobil dinas Mazda “korek api” maka di PANSYSTEMS kami didrop mobil FIAT, lumayan banggalah.
Bidang usaha yang utama adalah penyedia layanan pusat data yang independen. Kami yang membangun aplikasi dan melakukan pengolahan dengan komputer, sedangkan pelanggan culup menyerahkan dokumen berisis data. Selain itu kami memberikan jasa konsultasi pembangunan sistem informasi, software house dan penyelenggara diklat komputer. Bung Dhani yang programmer dan Johannes yang operator kami tarik dari IBM dan beberapa staf pelanggan IBM juga ikut gabung seperti Kasim (alm) dari LEMIGAS dan John Longkutoy dari BI. Dengan cepat kami menjadi perusahaan komputer non-hardware yang cepat berkembang. PUSRI, PERURI, Semen Gresik, Semen Padang, TELKOM dan BULOG merupakan beberapa pengguna jasa PANSYSTEMS yang utama.
Aplikasi pemantauan persediaan beras BULOG yang kebetulan saya bangun merupakan aplikasi yang hasil laporannya berupa laporan Prognosa selalu masuk ke sidang Kabinet dibawa oleh Kepala BULOG pak Achmad Tirtosudiro. Sebelum terjadi krisis beras pada tahun 1970-an, prediksi tentang hal ini sudah berkali-kali diungkapkan lewat laporan ini. Namun sayang, pada waktu yang bersamaan Menteri Pertanian melaporkan proyeksi surplus stok beras kita sehingga Indonesia akan ekspor beras. Tentu saja laporan yang menarik ini lebih dipegang dari pada prediksi krisis yang tidak enak didengar. Walhasil, pada waktu pengadaan dalam negeri gagal karena banyak terjadi puso dan impor beras terlambat dilakukan maka terjadilah krisis pangan pada waktu itu. BULOG goyah, pak Harto gelisah dan pak Achmad diganti pasrah.
Dari pak Sotion Arjanggi (alm) Dirut Semen Gresik kami mendapat kepercayaan untuk membangun semua bidang aplikasi bisnis seperti Akuntansi, Personalia, Material dan Pemasaran. Malahan kerja sama dikembangkan lebih jauh dengan membentuk perusahaan patungan antara Semen Gresik dengan PANSYSTEMS yang diberi nama PAN-ESGE. Dengan sasaran operasi untuk daerah Jawa Timur, pak Muharram dari Semen Gresik diangkat menjadi komandan PAN-ESGE. Walaupun jadi bidannya, saya tak ikut di PAN-ESGE.
Salah satu sponsor kuat di Semen Gresik pada waktu itu ialah kepala bagian Keuangan yang dipegang oleh bung Zaenal Sudjais. Sampai sekarang pertemanan dengan bung Djais berlangsung melalui keanggotaannya dalam klub De Seniors. Sedangkan waktu saya membangun komputerisasi Semen Padang yang jadi Dirut ialah pak Azwar Anas, yang nantinya sebagai Menteri Perhubungan mengangkat saya menjadi salah satu Staf Ahlinya.
Selama kerja di PANSYSTEMS beberapa kali saya mendapat kesempatan studi ke luar negeri melalui program kerjasama luar negeri Pemerintah. Walaupun status sebagai orang swasta tapi bisa saja waktu itu saya menggunakan nama instansi Pemerintah. Pasalnya, yang menjadi pengambil keputusan pengiriman ini adalah pak Ginandjar, pejabat Sekretariat Negara, yang sobat Kumhal dan yang saya kenal baik melalui keluarga bu Yultin Ginandjar. Beberapa kali saya dikirim ke Perancis, malah ada yang sampai 6 bulan sehingga waktu kelahiran anak bungsu saya Lisa saya sedang berada di Lyons. Waktu diangkat sebagai Menteri Muda UPDN, pak Ginandjar merekrut saya sebagai salah satu Saf Ahlinya.
Sebagaimana halnya di IBM yang saya tinggalkan setelah 4 tahun kerja, siklus yang sama berulang lagi. Setelah 4 tahun berada dalam perusahaan yang kelahirannya saya bidani, pada tahun 1974 saya mengajukan permohonan berhenti kepada pemegang saham PANSYSTEMS. Banyak bekas anak buah yang masih mengenal saya, ada juga yang kemudian ikut saya dalam perusahaan yang lain. Hubungan dengan Bambang dan Rukman tetap baik, Bambang lama menjadi tetangga dekat sedangkan Rukman, yang teman SMA, selalu ngumpul sebulan sekali atau latihan tarik suara di bilangan Ragunan. Tunggul yang ketemu jodohnya dengan Nartini di PANSYSTEMS, sempat menjadi Manajer SDM di Garuda. Safri keponakan saya, yang juga dapat isterinya Erry di PANSYSTEMS, kerja sampai pensiun di Computer Center CPI di Rumbai. Putro di Unilever, Bambang Witadi masih di PAN-ESGE, Subianto yang sekarang pakai nama Yanto sebagai orang ERA, dan Susilo yang saya baru dengar sudah meninggal. Yusni sang sekretaris mungkin masih ada, tetapi Etty isteri Hendro yang juga sekretaris sudah almarhumah.
Sampai sekarang PANSYSTEMS masih eksis, tetapi saya belum pernah ke kantor mereka yang sekarang. Mau bertandang nanti disangka tamu, jadi malu ah. Yang pasti sebagai salah satu founding-father saya tetap berharap PANSYSTEMS dapat bertahan dan malahan berkembang usahanya.
ELNUSA : Mr. COGS on the move !
Suatu waktu saya berada di suatu taman umum dikota Amsterdam tiba-tiba saya ketemu teman lama waktu di IBM bung Rudy Pesik. Sudah lama kita berdua tak ketemu, kok malahan ketemu di tempat yang jauh dari kampung. Saya dalam rangka hadir di suatu seminar, sedang Rudy yang ayahnya warga Belanda mengunjungi “tanah air keduanya”. Setelah ngobrol ngalor-ngidul, Rudy cerita bahwa dia ditawari Udaya untuk gabung ke ELNUSA. Saya lalu cerita kisah dulu tentang gagalnya gabung ke situ. “Coba lagi deh, nanti kita ketemu Udaya. Dia sedang nanjak bisnisnya dan keliatannya perlu orang”, ajak Rudy.
Singkat cerita, sekembalinya di Jakarta kami sempatkan bincang-bincang dengan Dirut ELNUSA yang (pada waktu itu) mantu pak Ibnu Sutowo. Dengan komitmen bahwa saya akan digaji lebih besar dari yang saya terima di PANSYSTEMS, dan yang lebih penting lagi Udaya akan membangunkan rumah di tanah kosong yang saya miliki di Kalibata Utara, saya hijrah dari PANSYSTEMS ke ELNUSA. Rudy menjadi General Manager sedangkan saya memegang posisi Manajer Perencanaan Strategis.
Sebagai anak perusahaan PERTAMINA, kepemimpinan Udaya yang teruji sejak di Dewan Mahasiswa ITB, serta kedekatan keluarga dengan boss PERTAMINA, ELNUSA tumbuh pesat dipercaya mengerjakan berbagai proyek mega bidang telekomunikasi dan engineering. Dengan menghimpun insinyur-insinyur tangguh dari dalam dan luar negeri, memang harus diakui kapabilitas dan kompetensi ELNUSA sebagai engineering-company. Karena tukang-insinyur umumnya kurang paham aspek manajemen bisnis, utamanya manajemen keuangan, terkaget-kaget saya waktu mengetahui bahwa level pimpinan belum paham baca laporan keuangan. Believe it or not, mereka tidak bisa membedakan antara “pendapatan” (revenue) dengan “keuntungan” (profit), sehingga tak ada struktur-biaya dan tentu saja tak ada cost-accounting untuk setiap proyek.
Sebagai manajer yang menangani perencanaan, bersama dengan Rudy yang GM, kami menemui kesulitan besar sewaktu menyusun “RKAP” atau Operating Plan tahunan. Mulailah diperkenalkan unsur-unsur dari suatu Neraca Laba/Rugi, utamanya cara menghitung Cost of Good (Service) Sold (CoGS). Baru diketahui mana yang masuk costs mana yang expenses. Setelah saya dapat penugasan baru di divisi Computer Center, hasil karya saya membenahi fungsi budgeting dan budget-control tetap diimplementasikan oleh manajemen ELNUSA, dan saya dikenang teman-teman sebagai Mr. COGS.
Kegiatan komputasi di Computer Center ELNUSA dominan untuk mengolah data eksplorasi seperti seismik, sedangkan untuk aplikasi bisnis masih minim. Sebagai manajer untuk Business Development saya ditugaskan melakukan marketing dan pengembangan aplikasi bisnis non-perminyakan. Sejumlah staf yang dididik di Amrik diperbantukan, seperti Robert Sinaulan, Fadlan Fadil, Partini, Philip Liwan dan yang lainnya. Beberapa dari mereka ini nantinya gabung dengan saya dalam perusahaan Bina Cipta Informatika. Hanya dapat dua tahun saya dan Rudy bertahan di ELNUSA. Waktu itu ELNUSA mempekerjakan sejumlah expatriate yang dibayar mahal tetapi menurut kami berdua mereka kurang kompeten dan produktifitas rendah sehingga sukar dipertanggungjawabkan “benefit-to-cost”nya.
Karena usul kami agar dilakukan perampingan tenaga asing ini ditolak oleh big boss Udaya dan hubungan kerja mulai tak sedap maka secara baik-baik kami mengundurkan diri dari ELNUSA. Dasar dunia sempit, salah satu staf yang dulu pernah jadi sekretaris saya, setelah 30 tahun tak pernah ketemu, sekarang jadi mitra tarik suara di De Seniors. Vera adalah pasangan Tripudjo, teman Kumhal, yang tercatat sebagai anggota aktif di klub kami. Demikian pula salah satu eksekutif senuior ELNUSA bung Gunarno sekarang ini juga aktif sebagai salah satu anggota De’ Seniors yang rajin tarik suara.
BCI : Software-house terbesar di Indonesia pada masanya :
Sempat sebentar mendirikan PT ALIANSI yang mencoba membuka pasar bagi perangkat khusus perbankan buatan Philips dari Belanda, saya dan Rudy membentuk PT Bina Cipta Informatika (BCI). Sesuai dengan namanya, BCI memberikan layanan konsultasi pengembangan informatika, software-house dan diklat. Untuk pertama kalinya istilah “informatika” saya yang memperkenalkan, dengan mengacu pengalaman sewaktu di Perancis, yang menggunakan istilah “informatique” untuk komputerisasi.
Setelah cukup lama berjalan seiring, di BCI inilah kemitraan saya dan Rudy putus. Rudy membentuk Pusat Informatika (PI), sedangkan saya tetap bertahan di BCI. Sebagian besar staf ikut BCI dan beberapa ikut ke PI. Karena BCI mempunyai kontrak jangka 2 tahun dengan Bank EKSIM untuk membangun sistem informasi perbankan maka praktis tenaga teknis BCI ngantor di Kantor Pusat Bank EKSIM yang di daerah Kota itu. Setiap hari saya harus bolak-balik Tebet-Kota dengan Honda Life punya isteri yang pasti tak cocok dengan ukuran tubuh saya. Untuk administrasi, saya sewa kantor ukuran 3 X 3 m2 di kantor eksekutif gedung Arthaloka jalan Sudirman, dengan ruangan terima tamu yang dipakai bersama dengan penyewa lainnya.
Bermula dengan jumlah tenaga teknis yang hanya 6 orang di tahun 1978, dalam 5 tahun sewaktu saya tinggalkan pada tahun 1983 jumlah Tenaga teknis menjadi 150 orang. Saya bisa klaim bahwa pada saat itu BCI adalah software-house yang terbesar di Indonesia. Selain armada tenaga yang besar, nilai kontrak yang ditangani juga sudah dalam orde milyaran rupiah, suatu angka yang cukup fantastis untuk perusahaan software domestik nasional. Customer-base yang mencakup instansi pemerintah sipil dan militer, pusat dan daerah, serta perusahaan swasta besar dan menengah.
Instansi pemerintah sipil bergengsi yang memanfaatkan jasa kami adalah Bina Graha. Di Bina Graha kami membangun berbagai sistem informasi untuk monitoring kegiatan yang terkait tugas Setdalopbang. Yang dibangun adalah sistem monitoring produksi pangan, sistem monitoring penyelenggaraan transmigrasi, dan sistem monitoring pembangunan perumahan rakyat. Tapi yang sempat dioperasikan hanya dua sistem yang pertama. Sistem yang paling kompleks dan rumit pelaksanaannya adalah sistem monitoring produksi pangan, yang sesungguhnya hanya untuk produksi padi atau setara berasnya. Sistem ini terdiri dari 3 sub-sistem yakni pertanaman padi, logistik sarana produksi padi (saprodi), dan gangguan produksi. Sub-sistem pertanaman mencatat dan menyampaikan data penambahan areal tanam baru mingguan dari tingkat kecamatan daerah sentra beras. Logistik saprodi mencatat dan menyampaikan data penambahan dan penyaluran pupuk dan pestisida dalam siklus dua mingguan dari lini-3 penyaluran PUSRI, yang sebelumnya melaporkan satu kali saja posisi stok awal. Sedangkan gangguan produksi mencatat dan melaporkan setiap terjadi kejadian dari tingkat kabupaten jenis dan intensitas gangguan produksi, baik berupa hama, kekeringan atau sebaliknya kebanjiran, serta hambatan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier. Manipulasi dari ketiga sub-sistem ini akan menghasilkan laporan kekecualian untuk tindakan operasional segera, dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan prediksi produksi padi dalam suatu musim tanam. Berdasarkan analisis atas laporan yang dihasilkan sistem monitoring produksi pangan ini Bina Graha dapat memberikan laporan kepada Bapak Presiden yang berfungsi sebagai “second-opinion” tentang perkembangan pertanaman padi yang dilaporkan oleh Menteri Pertanian dengan jajaran Badan Pelaksana BIMAS, serta sebagai “third-opinion” tentang prediksi produksi beras yang dilakukan oleh BIMAS dan proyeksi / perkiraan produksi beras oleh BPS. Mengingat ujung tombak dari penyedia data adalah jajaran kecamatan maka kami bersama tim Bina Graha melakukan penyuluhan ke seluruh camat dari daerah sentra beras. Yang hadir memang para camat, tetapi yang mencatat dan mengirim data ke Bina Graha ( melalui jejaring fax yang khusus didukung oleh Telkom) mungkin ada yang staf kecamatan tamatan kelas “loro”. Memberikan pemahaman yang sama tentang satuan baku luas areal yakni Hektar saja sudah repot, karena yang dikenal mungkin tumbak, bahu, atau petak yang kadang kala menjadi salah sewaktu dikonversi jadi Ha.
Waktu uji-coba langsung di depan pak Harto (alm), keringat dingin pasti mengguyur para pejabat yang terkait dengan program ini. Bagaimana tidak, setelah melihat tampilan informasi luas tanam di kabupaten Madjene, sambil senyum beliau mengatakan bahwa luas sawah tersebut melebihi luas kabupaten Madjene. Beliau hapal karena sebagai Panglima Mandala dulu posnya di Sulsel. Tapi beliau paham masalah yang dihadapi dan memberikan semangat agar sistem ini diteruskan sampai berhasil dan dapat diandalkan. Saya senyum kecil saja, karena kalau pembangunan sistem saya yang tanggungjawab, tetapi kalau operasional tanggungjawabnya semua instansi pemerintah dan BUMN terkait. Bagaimana pun saya sangat terima kasih kepada pak Solihin GP, pak Aryo Darmoko serta rekan dekat saya pak Maruli (alm) dan mas Joko (alm) yang memberikan kepercayaan kepada BCI untuk membangun dan berkantor di Bina Graha selama lebih dari 2 tahun.
Di lingkungan ABRI, kami mendapat kepercayaan untuk membangun sistem logistik Alut Sista TNI-AU di bawah Komando Material AU (KOMATAU) yang bermarkas di Bandung. Satu tim pembangunan sistem kami terjunkan ke Bandung, merekrut tenaga setempat dan menyewa satu rumah khusus untuk dukungan administrasi sekali gus asrama tempat tinggal. Selain membangun sistem pengendalian terpusat di Andir, kami membangun juga sistem tersebar di Madiun, Halim, dan Semplak. Salah satu modul dari sistem pengendalian adalah luaran otomatis berupa Purchase Order jika persediaan sudah mencapai EOQ. Tapi kita sempat dipermalukan ketika PO untuk suatu komponen dimintakan secara on-line ke Amrik. Kita mendapat jawaban bahwa komponen yang diminta masih cukup tersedia di Madiun, Godown nomor sekian, Row sekian, pada Bin sekian dan berjumlah sekian. Memalukan karena kita sendiri kurang teliti mengelola data, merisaukan karena isi perut alut sista kita semuanya diketahui pihak asing. Maaf, selain pak Sutardjo, saya sudah agak lupa nama-nama teman melati (sebutan kami untuk para perwira menengah), sedangkan yang bintang (perwira tinggi) yang saya kenal selain DR Kamaruddin ialah pak Benny. Dengan pak DR saya tak pernah ketemu lagi, sedangkan dengan pak Benny kita sering bersama di Tim Keppres 10, waktu beliau menjabat Dirjen Matfasjasa Hankam dan kemudian sebagai Dirjen Anggaran Depkeu. Waktu saya dua kali tugas ke Kanada maka pak Benny sebagai Dubes RI di sana banyak membantu dalam berbagai hal. Dan kalau bicara tentang proyek KOMATAU ini tidak bisa dilupakan jasa pak Sugito yang Marsma purnawirawan, penasehat BCI khusus untuk pekerjaan besar ini.
Beralihnya status saya menjadi PNS sekali gus pejabat Setneg mengharuslan saya keluar dari perusahaan. Sebelum meninggalkan BCI saya mendapat proyek pembangunan MIS untuk Ditjen Pengairan dengan dana dari Bank Dunia. Dengan bekal proyek tersebut, selama tiga tahun BCI bisa survive tanpa proyek lainnya. Nama pak Hari Sidharta tak akan pernah saya lupakan dalam membantu dan mendorong pembangunan MIS ini.
Sayang, BCI akhirnya gulung tikar. Mungkin salah saya yang kurang melakukan kaderisasi atau memang sifat dari suatu perusahaan software dan konsultansi yang sangat tergantung dari figur kunci. Setelah saya masuk jajaran pemerintah, BCI seperti kehilangan nakhoda dan pelan tetapi pasti tenggelam bersama dengan bangkitnya sistem yang berbasis PC dan kemudian Web-base. Dengan Robert, yang isterinya Evie dijodohkan oleh BCI, saya masih ketemu, demikian pula dengan John Longkutoy. Risang yang gembur pernah berkiprah di BUKOPIN, sedih sekali, sewaktu buku ini disusun beliau meninggal dunia. Tapi selain Susilo yang almarhum, Iman Santoso yang tenang, Agung yang jangkung, atau Hari yang ganteng berkumis tak pernah saya ketahui. Hanya Ade Harahap, sekretaris sekali gus kasir BCI, sekali-sekali masih kontak saya per telpon. Hal ini membangkitkan kembali ingatan saya tentang suatu “kerajaan kecil software” yang pernah saya bangun dan kemudian hilang tak berbekas ditelan masa. Tapi kenangan manis sebagai “a happy big - family” pasti masih tetap membekas sampai akhir hayat.
UPDN : Menjadi tuan rumah di negeri sendiri :
Waktu Kabinet Pembangunan IV dibentuk pak Harto, terdapat dua pos Menteri Muda yang baru yakni Menteri Muda Sekretaris Kabinet (Menmud Seskab) dan Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunakan Produksi Dalam Negeri (Menmud UPDN). Baik Menmud Seskab pak Murdiono maupun Menmud UPDN pak Ginandjar, keduanya secara pribadi saya kenal baik. Pak Mur sering sama-sama main tennis di lapangan Merdeka Barat, dan saya selalu membantu menyumbangkan data dan kadang kala memberikan masukan untuk penyusunan pidato-pidato Presiden. Maklum, sebelum jadi Menmud jabatan beliau adalah Asisten Khusus Mensesneg, yang salah satu tugas utamanya adalah menyusun bahan pidato pak Harto. Sedangkan dengan pak Gin saya memang sering ngumpul bersama Kumhal, baik di kantor beliau di Veteran maupun dalam acara di luar. Dulu kan pak Ginandjar juga yang selalu menjadi sponsor program diklat atau seminar saya di luar negeri.
Sebenarnya yang pertama kali ingin merekrut saya yang swasta ini untuk masuk jajaran Pemerintah ialah pak Mur. Satu hari setelah dilantik beliau memanggil saya ke kantornya. “Saudara Ichjar, sekarang saya bukan Assus lagi tapi Menteri. Saya minta bung bantu saya bukan seperti yang dulu-dulu, tetapi resmi sebagai asisten. Urusan administratif nanti segera kita bereskan”, demikian pernyataannya. Hampir setengah percaya, tentu saja saya menyanggupi “perintah” ini. Kapan lagi bisa mendadak jadi orang Pemerintah, apalagi langsung di pusat kekuasaan Negara di Setneg ini. Tapi besoknya giliran pak Ginandjar yang panggil saya ke kantornya. “Saya dengar you dipanggil pak Mur, ya? Sebagai insinyur yang banyak pengalaman dalam dunia usaha, saya rasa you kurang cocok di pekerjaan administrasi Negara. Saya perlu orang nih untuk membangun dunia usaha dan membangkitkan kemampuan kawan-kawan kita. Mungkin you lebih cocok bantu saya disini, tapi pikir-pikir dulu lah, saya juga akan omongkan dengan pak Mur”, kira-kira begitulah yang diucapkan pak Menmud UPDN. Kaget dan bingung saya tambah menjadi-jadi, bagaimana nih jalan yang terbaik. Kalau saya yang menentukan tentu saya akan sholat Istighoroh mohon petunjuk, tetapi yang terjadi sekarang hal di luar kendali saya. Tiga hari kemudian, dalam pesta ulang tahun di rumah bung Indra Kartasasmita, mendadak saya, pak Eddy Sanyoto dan pak Dahlan Sutalaksana (alm) dipanggil pak Ginandjar ke suatu kamar khusus. “Mulai besok Senin, you bertiga ngantor di tempat saya. Yar, saya sudah bicarakan penempatan you dengan pak Mur. Pak Dhar dan pak Harto juga sudah setuju”, demikian perintah pertama boss baru kami.
Bersama dengan beberapa pejabat asli Setneg yang ditarik pak Ginandjar ke Kantor Menmud UPDN, kami mulai membenahi kantor yang semula hanya mendapat satu lokal di Gedung Utama menjadi satu lantai di Gedung I. Sebagaimana layaknya suatu korporasi, kami menyusun visi, misi, sasaran, strateji, program dan kebijakan di seputar upaya PDN.
Tekad MANDIRI, menjadi andalan di negeri sendiri, dilaksanakan melalui program sosialisasi semangat Cintai Produk Dalam Negeri, edukasi terutama bagi generasi muda, standardisasi barang dan jasa, fasilitasi sumber daya bagi kekuatan ekonomi nasional, dan terakhir proteksi dalam pengadaan dalam negeri, utamanya pengadaan Pemerintah dan BUMN. Khusus untuk proteksi dalam pengadaan Pemerintah dan BUMN, program dijalankan seiring dengan kebijakan pengadaan terpusat oleh Tim Keppres 10 atau yang resminya bernama Tim Pengendali Pengadaan Barang ( dan Jasa ) Pemerintah.
Tim yang beranggotakan sejumlah Menteri dan pejabat teras Pemerintah ini diketuai oleh pak Sudharmono (alm) yang Mensesneg dan Menmud UPDN sebagai Pelaksana Harian Ketua. Setiap hari Kamis Tim Keppres 10 bersidang untuk mengambil keputusan pemenang dan harga pengadaan barang / jasa sejumlah proyek, yang totalnya rata-rata mencakup nilai US$ 150.- juta per minggu. Sejumlah pejabat Setneg dan UPDN diperbantukan menjadi pelapor per sektor atau jenis barang / jasa. Dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman saya, untuk waktu yang lama saya menjadi pelapor khusus untuk pengadaan computer hardware, software dan services. Karena pembeli terbesar perangkat Teknologi Informasi ini adalah instansi Pemerintah dan BUMN maka tim pelapor saya sangat disegani oleh computer suppliers dan instansi calon pembeli.
Menyadari posisi tangguh IBM dalam bidang ini, ibarat si Malin Kundang bagi IBM, saya menjadi pelopor untuk upaya diversifikasi produk. Dengan demikian terbuka peluang merek lain untuk ikut bersaing sehingga posisi dominasi IBM bisa dipatahkan. Semula pengadaan dianggap hanya pembelian (outright puchase) saja, sedangkan penyewaan (rental) tidak termasuk. Sejak di IBM saya sudah paham bahwa sebagian terbesar IBM computer memang menggunakan skema rental, dan dikeluarkanlah kebijakan bahwa rental pun harus melalui tender dan harus mendapat persetujuan Tim Keppres 10. Demikian pula dalam setiap konfigurasi diusahakan sedapatnya combined-manufacturer, utamanya untuk perangkat peripherals. Malahan untuk terminal / work-station diharuskan menggunakan seoptimum mungkin produk rakitan dalam negeri. Demikian pula trik-trik bisnis pengadaan yang merugikan pembeli bisa terdeteksi karena dulu juga saya lakukan waktu masih sebagai orang swasta. Shock-teraphy ini menimbulkan kejengkelan pihak tertentu yang merasa dirugikan dan sebaliknya.
Tugas sesungguhnya di UPDN adalah sebagai Staf Ahli Menmuda yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Berbagai kegiatan yang sempat saya dan rekan-rekan lain UPDN lakukan. Selain aktif memberikan ceramah dan sebagai pembicara dalam berbagai seminar untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang dan upaya-upaya program UPDN, kami menyelenggarakan berbagai sayembara. Salah satu yang sangat sukses adalah sayembara membuat logo promosi UPDN. Dari ribuan rancangan logo yang masuk diseleksi sekitar 250 logo kami jadikan buku dengan cetakan yang mewah, serta dibagikan ke berbagai instansi. Sepuluh logo terbaik ditetapkan sebagai pemenang dengan total hadiah 100 juta. Sayang, sayembara ini agak ternoda belakangan, waktu ada surat masuk dari anggota masyarakat yang menyatakan pernah melihat logo yang serupa di majalah luar negeri. Rupaya pemenang sayembara nomor dua yang jadi plagiator. Hadiahnya sudah tak mungkin ditarik lagi, hanya logo tersebut dicoret dari daftar logo yang akan direproduksi ke berbagai media. Dari disain logo yang hak-ciptanya sudah diserahkan kepada Kantor Menmuda UPDN, dibuatlah stiker aneka ukuran, pamflet dan spanduk, pembungkus ban serep mobil, dan media outdoor dalam bentuk papan promosi.
Mengantisipasi 40 tahun kemerdekaan RI tahun 1985, UPDN menggerakkan pameran produksi dalam negeri dengan skala besar di lapangan Monas. Untuk menjadi acuan bagi para pengguna, UPDN menghimpun informasi dan mencetak buku panduan produksi barang dan jasa dalam negeri. Dan sebelum berakhir masa kerja Kabinet Pembangunan IV diselenggarakan lomba-cipta lagu dengan tema cinta produk dalam negeri. Dengan bantuan bung Adul Latief sebagai boss Sarinah Jaya, acara final lomba-cipta lagu berlangsung meriah, dan ditengah kabar kepastian bahwa pak Dhar dipastikan akan menduduki posisi Wapres RI.
Lima tahun saya bekerja di UPDN / Sekneg merupakan masa-masa gemblengan kerja keras yang mungkin tak terulang. Hampir setiap hari paling cepat pukul 23.00 saya baru tiba di rumah. Malahan kalau malam Kamis yang keesokan harinya ada sidang Tim Keppres 10, doktor alias mondok di kantor bukan hal aneh. Malahan aneh bagi nyonya jika pukul 21.00 saya sudah di rumah, pasti ditanya apa lagi tidak ada kerjaan di kantor. Di lain sisi, keperluan rumah tangga sehari-hari tidak jadi masalah. Selain ada fonds-khusus dari Presiden, kemudahan dari teman-teman dekat yang bersimpati (yang sekarang mungkin bisa digolongkan sebagai gratifikasi ) selalu ihlas tersedia saat diperlukan. Jejaring menjadi sangat luas, baik dari lingkungan petinggi pemerintah dan BUMN, maupun dengan para seleb artis, seniman dan tokoh informal. Atas tekanan dari berbagai pihak dari dalam dan utamanya dari luar negeri, Kantor Menmud UPDN dihapuskan dalam Kabinet Pembangunan V. Kami yang bukan pemegang NIP Setneg atau biasa disebut sebagai “kaum Muhajirin”, tinggal menghitung hari saja berkiprah di lingkungan Setneg. Sebagian ikut pak Ginandjar ke Deptamben seperti Kuntoro, Qoyum, Rohali, Yamin, dan Ibnu. Pak Eddy sudah lebih dulu ke BKPM, Kumhal dan pak Bakir Hasan ( sungguh sedih, beliau baru saja berpulang ) ke Depdag, Handjojo (alm) ke Antara. Saya masih sempat diangkat menjadi pejabat di jajaran Asisten Mensesneg untuk koordinasi LPND dan dipimpin pak Soni Harsono yang nantinya menjadi Menteri Negara Urusan Pertanahan. Sempat juga saya diperbantukan paruh-waktu oleh Setneg ke DKPP yang ketuanya pak Ginandjar yang Mentamben. Ketika pak Azwar Anas minta pejabat yang paham pengadaan pemerintah untuk membantu Dephub, Setneg mengembalikan dulu saya ke BPPT (sebelum BPPT menugaskan saya ke Dephub), dengan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang baik selama ini. Kok seperti kalimat akhir dalam suatu surat?
Dephub : Memahami peliknya regulator transportasi :
Sesuai dengan kriteria yang diminta Dephub yakni paham pengadaan pemerintah, paham BUMN dan paham pembangunan sistem informasi, pak Mur memastikan bahwa sayalah yang paling memenuhi ketiganya. Sesuai dengan tertib administrasi, BPPT minta agar perbantuan saya di Setneg berakhir sehingga memungkinkan Setneg untuk mengembalikan saya ke satuan administrasi pangkal. Selanjutnya menanggapi surat permintaan tenaga oleh Debhub, BPPT membuat surat yang mempekerjakan saya di Dephub.
Sebenarnya pak Azwar menginginkan saya membenahi dulu semua BUMN yang berada dalam pembinaan teknis Dephub yang jumlahnya 20 BUMN. Untuk itu saya akan diangkat sebagai Kepala Biro TU BUMN, yang melalui pembenahan dan pemantauan RJPP dan RKAP masing-masing dapat lebih ditingkatkan kinerja operasi dan keuangannya. Tapi oleh satu dan lain hal yang kurang etis diungkapkan, saya batal menduduki posisi itu. Kebetulan pada waktu itu salah BUMN yakni PT Djakarta Lloyd sedang diterpa krisis keuangan dan manajemen yang parah. Saya ditawari pak Menteri untuk mengambil alih pimpinan BUMN tersebut. Kali ini saya yang tak bersedia karena sebagai new-comer dalam bidang transportasi dan memahami betapa kerasnya semangat korps para pelaut di situ, kehadiran saya tidak akan menyelesaikan malahan memperburuk situasi saja. Rupanya pak Menteri dapat menerima argumentasi ini dan saya urung ditempatkan di BUMN ini. Satu-satunya posisi yang mungkin untuk membantu Dephub dalam 3 bidang yang semula perlu bantuan adalah sebagai Staf Ahli Menteri. Berbeda dengan konstelasi selama ini yang menempatkan posisi Staf Ahli sebagai pos penantian pensiun dari mantan pejabat eselon I, saya minta Menteri menetapkan tugas yang spesifik dan bukan sebagai askar tak berguna. Pertama-tama, dengan SK Menteri saya diikutsertakan dalam Tim Pengendali Pengadaan Dephub, dimana didalam diktum SK disebutkan bahwa keputusan hanya boleh diambil jika rapat dihadiri oleh Staf Ahli yang ditunjuk. Dengan demikian semua pengalaman dan pengetahuan saya selama menjadi pelapor Tim Keppres 10 Setneg dulu dapat saya manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan kerja pengadaan di lingkungan Dephub. Tugas kedua yang saya emban adalah sebagai pejabat penghubung antara pimpinan BUMN dengan Menteri untuk hal-hal khusus dan sekali gus diminta untuk mengawasi (“to oversee”) kinerja BUMN. Walaupun sudah ada jajaran Ditjen yang bertanggungjawab atas aspek teknis-operasional dan jajaran Setjen yang membina aspek manajemen, kadang kala terjadi hal-hal yang harus diselesaikan secara “under-covered”. Dapat saya ungkapkan salah satu contoh waktu korps pilot Garuda minta perbaikan nasib dan mengancam akan bedol-desa hijrah ke KAL. Dan selanjutnya sesuai dengan pengalaman saya di bidang Sistem Informasi maka saya menjadi penasehat-ahli pengembangan MIS, baik di lingkungan Dephub maupun BUMN, yang de jure menjadi kewenangan Pusat Data dan Informasi Badan Litbang.
Dengan lingkup kerja yang ditugaskan Menteri ini dapat dibayangkan tingkat kesibukan saya. Jika pada umumnya seorang Staf Ahli tak mempunyai staf pembantu maka kepada saya diperbantukan sejumlah staf untuk setiap penugasan. Walaupun tidak sebanyak dan serumit lingkup pengadaan waktu di Setneg, namun frekuensi rapat pengadaan tidak kalah merepotkan. Soalnya, sebagai Staf Ahli tanggungjawab saya tidak berhenti hanya pada saat pemenang ditetapkan, tetapi juga memantau implementasinya di lapangan, terutama jika terjadi persinggungan kepentingan antar moda transportasi atau perbedaan kepentingan pusat dan daerah yang didukung oleh anggaran masing-masing. Misalnya, kami pernah menyetujui pengadaan sarana ponton yang didorong dengan mesin motor-tempel untuk menyeberangkan orang dan kendaraan dalam mengatasi ambruknya suatu jembatan di daerah Sulawesi Selatan. Mengingat proyek jalan lingkar darat sedang dikerjakan, saya termasuk yang kurang sepakat dengan usulan ponton bermotor ini. Namun menghargai kegigihan kawan-kawan dinas Perhubungan setempat yang menjelaskan bahwa penyeberangan ini vital sekali untuk perekonomian wilayah, dan dengan pertimbangan toh nantinya bisa berfungsi sebagai lintasan alternatif setelah jalan darat selesai, akhirnya proyek disetujui dengan catatan agar dimanfaatkan secepatnya dan seoptimal mungkin. Proyek APBN ini dilengkapi dengan pembangunan dermaga-sandar yang dibiayai dari APBD setempat. Setelah mengetahui proses pembangunan sudah selesai, saya menyempatkan diri untuk meninjau pengoperasian fasilitas tersebut. Apa yang saya temui di sana? Ponton-motor dan kabel pengendalinya memang sudah siap-pakai, demikian pula bangunan dermaga terlihat sudah selesai. Tapi tidak ada kegiatan penyeberangan yang memanfaatkan prasarana dan sarana yang sudah selesai itu. Rupanya karena kurang koordinasi antar instansi, dermaga dibangun dengan level yang berada hampir dua meter lebih tinggi dari permukaan ponton. Baik orang apalagi kendaraan tidak mungkinlah bisa turun ke ponton atau naik ke dermaga.
Dalam setiap kunjungan ke daerah dengan pesawat udara, sesampainya di bandara tujuan saya jarang mau “digiring” pejabat perhubungan setempat ke ruang tunggu VIP. Begitu turun, saya minta diantarkan ke instalasi-instalasi yang terdapat di situ, salah satu yang sering saya “sidak” adalah kesiapan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran bandara. Banyak temuan yang tidak sedap di seputar hal yang sangat vital bagi keselamatan bandara ini. Sekali peristiwa, petugas supir tidak di tempat, dicari ke rumahnya juga tak ada, dan ternyata sedang gilir ke muhrim yang lain. Kadang supirnya ada, tapi ban kendaraan yang kempes belum ditambal sehingga kendaraan tak mampu bergerak. Ada yang semua siap-operasi, tetapi waktu diminta menyemprotkan air hanya mampu mencapai dua meter saja akibat kurang pemeliharaan. Malahan ada kepala bandara yang minta sidaknya ditunda besok agar bisa disiapkan sebaik-baiknya. Gawat nih, emangnya musibah kebakaran bisa dijadual dan atau ditunda kejadiannya.
Memantau kinerja 20 BUMN juga bukan hal yang mudah. Kalau semuanya hanya beroperasi di atau dari Jakarta saja, seperti PPD, PELNI atau Garuda, mungkin bisa tertangani. Tetapi jka bicara BUMN seperti Pelabuhan I, II,II dan IV, atau Angkasa Pura I dan II, atau DAMRI, yang simpul-simpul operasinya tersebar di banyak lokasi, rasanya jumlah hari yang 365 hari pun tak akan cukup. Jadi lazimnya diatur jadual sedemikian rupa sehingga untuk suatu lokasi diusahakan kunjungan sekali gus ke beberapa operasi BUMN. Dalam suatu kunjungan kerja ke pelabuhan penyeberangan ASDP di Padang Bai Bali, saya singgah di warung sate yang agak masuk sedikit dari jalan raya. Sambil menunggu sate dibakar, secara iseng mendatangi pos jembatan timbangan LLAJR di seberang jalan. Karena kami di Dephub memakai baju seragam sama dan hanya dibedakan dari badge kecil di lengan baju, kehadiran saya di pos tersebut tidak diambil peduli oleh petugas setempat. Dengan leluasa saya menyaksikan kegiatan pungli yang dilakukan petugas kepada setiap truk pengangkut pasir. Memang ada ketentuan tentang penimbangan truk yang lewat, tetapi dilakukan secara uji-petik dan bukan petik-semua seperti yang saya saksikan. Mengetahui saya ada diseberang maka petugas Kantor Wilayah yang mendampingi saya tergopoh-gopoh memberitahu pimpinan pos bahwa yang nongkrong di pos mereka itu pejabat pusat. Segera terjadi hal yang menggelikan, semua truk digebah untuk jalan terus menyebabkan supir truk dengan uang di tangan kebingungan. Setelah memberikan “wejangan” seperlunya, saya teruskan makan sate yang kemudian baru saya ketahui ditraktir oleh pemimpin pos timbangan. Wah, saya makan uang pungli truk pasir rupanya.
Tugas saya yang ketiga adalah melakukan koordinasi dan pengarahan dalam pembangunan sistem informasi. Dephub sendiri pada waktu itu sedang mengembangkan doktrin Sistem Perhubungan Nasional, sistem terpadu untuk ketiga matra darat, laut dan udara, yang masing-masing mencakup aspek wahana, bandar dan jalur atau VTW. Salah satu perekat yang memungkinkan SPN ini terwujud adalah Sistem Informasi Manajemen Perhubungan (SIMHUB). Saya sendiri bukan termasuk mazhab yang mempercayai sistem terpadu seperti ini karena belum pernah berhasil diwujudkan. Selain setiap matra seolah-olah merupakan kerajaan kecil tersendiri, tingkat kemapanan dari BUMN yang operasional juga berbeda jauh, Ada yang sudah berada pada tahap ketiga dari kurva Nolan, tetapi ada juga yang masih pada tahap pertama. Tetapi karena kawan-kawan Pusat Data dan Informasi Dephub sedang getol dengan mainan ini, saya lebih berkiprah pada pembangunan ad-hoc system saja.
Salah satu ad-hoc system yang saya dukung adalah sistem untuk pengendalian operasional pelabuhan penyeberangan Merak. Kami mendapat banyak masukan tentang praktik pungli yang merajalela di pelabuhan ini. Besarnya biaya penyeberangan untuk truk merupakan fungsi dari berat angkutan ( + truk ). Dengan memanipulasi bacaan tera timbangan biaya yang seharusnya Rp. 10.000,- misalnya cukup dibayar Rp. 5.000,- plus fee “kerjasama” Rp. 1.000,- Supir truk happy, petugas happy, sedangkan ASDP dan negara rugi. Saya sarankan sistem pungutan yang memisahkan lokasi alat timbangan dan loket pembayaran pada jarak yang agak jauh sehingga tak ada kongkalikong kedua fungsi. Alat tera timbangan di”on-line”kan dengan komputer di kantor dan hitungan biaya ditayangkan pada loket pembayaran yang mencetak kuitansi pembayaran sesuai timbangan. Langsung pendapatan pelabuhan dan ferry meningkat pada waktu sistem ini dioperasikan. Tentu saja supir truk maupun petugas nakal menjadi gundah. Upaya sabotase dilakukan antara lain dengan menghantam cable-junction dengan truk. Saya tak mengikutinya lagi apakah sub-sistem pungutan dan keseluruhan sistem pengendalian operasi pelabuhan ini masih berfungsi.
Tanpa fonds-khusus seperti di Setneg, tunjangan jabatan dan berbagai uang halal yang tidak pasti dari rapat-rapat dan perjalanan dinas memang pas-pasan saja untuk hidup. Saya pernah usul ke Menteri agar para Staf Ahli diangkat jadi Komisaris BUMN agar pendapatan halalnya lebih pasti. Sayang usul ini tidak disepakati oleh Menteri, yang kemudian memberikan fatwa bahwa rejeki itu jangan terlalu dicari-cari tetapi akan datang sendiri dari ALLAH. Namun saya akui, selama di Dephub hidup kita selalu aman kalau sedang berada di luar kota. Dimanapun kita berada, pasti ada aparat dan atau BUMN Perhubungan yang akan membantu. Paling tidak ngundang makan atau meminjamkan kendaraan. Jadi benar juga fatwa pak Menteri, walaupun rejekinya in-natura bukannya duit.
Sempat sebentar menjadi Kepala PUSDATIN, setelah dua tahun bergabung, saya menulis surat untuk minta berhenti dari Dephub. Pada waktu itu Pemerintah sedang menggalakkan jabatan fungsional, salah satu adalah jabatan fungsional pranata komputer. Karena merupakan fungsi baru, aplikasi “pemutihan”untuk menjadi pejabat dibuka hanya untuk waktu satu bulan, dengan salah satu syarat yang bersangkutan tidak sedang menduduki jabatan struktural. Setelah mempertimbangkan bahwa dengan “pemutihan” hanya satu kali ini saya bisa menduduki jabatan fungsional tanpa batas waktu dan jabatan struktural kapan-kapan pun bisa saja dipercayakan kembali, saya berketetapan hati untuk berhenti. Sempat pak Menteri sedikit marah waktu saya menyampaikan niat mengundurkan diri. Orang lain susah cari jabatan, kok saya lepaskan jabatan, demikian gerutu beliau. Hubungan baik dengan pak Azwar, demikian pula dengan pejabat-pejabat eselon I yang sekarang sudah sama pensiun tetap terjaga. Salah satu Staf Ahli yakni Nuzwari Chatab sekarang malah sering ngumpul di klub De’ Seniors untuk tarik suara dan chatting. Pak Djunaidi ex Sekjen sekali-sekali bertemu di acara resepsi, sedangkan dengan pak Giri Suseno selepas kebersamaan dalam program S-3 ITB sudah jarang jumpa. Dengan mereka yang dulu eselon II dewasa ini menduduki eselon I seperti Sekjen dan beberapa Dirjen, demikian pula pimpinan BUMN kalau bertemu tetap bertegur-sapa. Mas Subagio yang dulu di Biro Hukum baru-baru ini meninggal dan Srie staf administrasi saya masih dinas di sana. Beberapa satpam lama pasti sibuk mengawal naik lift jika saya kebetulan singgah di kantor Merdeka Barat. Didahului dengan formalitas surat dari Perhubungan yang meminta agar BPPT menarik saya kembali, sekali lagi BPPT melayangkan surat. Kali ini ke Dephub, agar saya kembali saya ke BPPT.
BPPT : Seperti tamu di rumah sendiri
Pada waktu mau diangkat jadi PNS, pak Ginandjar bilang sebaiknya jangan pakai NIP Setneg karena kurang cocok untuk insinyur. Kalau yang cocok dan juga income lebih baik sebaiknya ke BPPT saja, tambahnya. Karena umur saya sedikit di atas 40 tahun, sesuai dengan peraturan kepegawaian maka pengangkatan harus dengan SK Presiden. Kebetulan ada surat permintaan pengangkatan pegawai baru BPPT yang memerlukan SK Presiden. Surat ini dikembalikan lagi ke BPPT untuk ditambahkan dengan nama saya. Dengan SK Presiden Nomor 47 Tahun 1983 resmi saya jadi PNS. Jadi waktu ikut pendidikan dan ujian calon pegawai, saya pasti lulus karena memang sudah jadi PNS. Kebetulan saya lulus peringkat satu, jadi tak memalukanlah. Satminkal saya memang BPPT, sehingga hal-hal yang terkait dengan kepegawaian seperti naik pangkat dan penggajian tetap melalui BPPT. Tetapi saya tidak pernah menjadi pejabat struktural BPPT. Waktu saya sudah diangkat menjadi Staf Ahli Menmud UPDN, Waka BPPT pak Parlin pernah menawarkan apakah saya mau diangkat menjadi salah satu pejabat eselon II di lingkungan BPPT. Pada masa itu seseorang dengan jabatan struktural rangkap masih dimungkinkan. Dengan alasan sebaiknya saya fokus pada satu jabatan saja dan agar jangan menutup peluang orang lain untuk menduduki jabatan tersebut, pak Menmud tidak menyetujuinya.
Sejak diangkat jadi PNS pada tahun 1983, selama 7 tahun pertama saya tak pernah ngantor di BPPT. Walaupun demikian saya tetap menjaga hubungan baik. Pada waktu bertugas di UPDN saya membawa serta 7 staf BPPT untuk diperbantukan ke UPDN. Sekarang mereka sudah tersebar di berbagai instansi seperti Kantor Wappres, Perumahan, Lingkungan Hidup dan ada yang kembali ke BPPT lagi. Demikian pula waktu di Dephub saya meng”outsourced” beberapa pekerjaan litbang ke BPPT. Saya juga tercatat sebagai salah satu anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPPT.
Setelah penugasan saya ke Dephub ditarik dan saya resmi menjadi pejabat fungsional Ahli Pranata Komputer, saya memang berkantor di BPPT. Karena tidak ada ruangan yang tersedia di kedeputian Analisis Sistem, pak Sulaeman yang Deputi Ka BPPT dan Dirut PT PAL menampung saya di ruangan kantornya. Walaupun ngantor di BPPT tetapi sebagai pejabat fungsional Ahli Pranata Komputer peringkat 1 untuk seluruh jajaran pemerintah, pemenuhan angka kredit harus saya kumpulkan dari berbagai instansi di luar BPPT. Pada masa itu RCTI sebagai stasiun TV swasta terkemuka menayangkan acara rutin Dialog Ekonomi. Saya tergerak untuk mengimbangi kajian dari sisi ekonomi dengan kajian sisi teknologi. Kebetulan Dirut RCTI dipegang bung Joni Soebandono, teman PMB saya dan sama-sama mantan IBM. Usulan saya untuk acara ini disetujui dan malahan saya diminta sebagai presenter untuk program Dialog Teknologi.
Walaupun hanya sempat tampil kurang dari sepuluh episode, namun karena pada waktu itu jumlah stasiun TV terbatas, praktis setiap program banyak penggemarnya. Demikian pula Dialog Teknologi yang waktu itu dikemas dalam dialog yang in-door di studio dan out-door di lokasi topik bahasan. Karena faslitas OB-Van belum dimiliki oleh RCTI, pengambilan bahan out-door selalu mengundang masalah, baik dari sisi persiapan maupun mutu tayangan. Padahal tanpa penjelasan on the spot maka pemahaman masalah akan berkurang. Dengan pertimbangan akan menunggu dulu kesiapan OB-Van, acara ini disepakati tiarap dulu. Sayangnya, dengan mutasi pimpinan RCTI, dan kebijaksanaan baru program siaran, acara yang terlena ini pun terlupakan. Sebagai selebriti dadakan, sedikit banyaknya memberikan hal-hal yang enak dan kurang. Kehidupan di seputar studio memudahkan menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak, utamanya yang menjadi mitra-dialog. Demikian pula dengan artis dan selebriti TV yang sedang menunggu giliran tampil. Yang kurang enaknya, privacy kita agak terganggu. Di dalam lift atau di tengah pasar, jangan kaget jika tiba-tiba ada yang menegor-sapa secara akrab, pada hal saya tak mengenalnya sama sekali.
NIP sebagai PNS di BPPT praktis tidak menyebabkan saya betah berada di “kandang” tersebut. Sebagai pejabat fungsional Ahli Pranata Komputer Utama, yang merupakan pejabat fungsional pranata komputer yang tertinggi pada saat itu, saya diperlukan oleh instansi lain untuk berkarya. Sewaktu menjabat Staf Ahli Menko EKUIN dan pak Zuhal sebagai Meneg Ristek merangkap Kepala BPPT, saya pernah ditawarkan kembali ke BPPT untuk mengisi jabatan salah satu Deputi Kepala BPPT. Namun sang Menko tidak mengizinkan sehingga saya batal pulang kandang. Terakhir, sebelum pensiun sebagai PNS pada tahun 2002, saya sempat kembali ke BPPT dalam rangka Masa Persiapan Pensiun. Itu pun dengan catatan bahwa saya tidak perlu ngantor selama MPP tersebut. Jadi selama 19 tahun sebagai PNS BPPT, praktis hanya beberapa bulan saja saya sempat menempati kandang yang bangunannya megah tersebut. Tak salah jika satpam BPPT selalu menanyakan mau bertemu siapa setiap kali saya datang ke kantor. Yah, seperti tamu di rumah sendiri.
BAKOTAN : Berkarya dalam mengisi masa “NON-JOB” :
Dalam Kabinet Pembangunan yang baru terbentu waktu itu. Pos Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dipercayakan kepada bung Sarwono Kusumatmadja. Karena selama ini Menteri PAN merupakan Menteri yang memayungi pembangunan sektor administrasi Negara agar menjadi lebih berkualitas, salah satu apek koordinasinya adalah pemanfaatan komputer untuk mendukung penyelenggaraan administrasi Negara. Koordinasi ini diselenggarakan oleh suatu instansi non-struktural yang disebut BAKOTAN (Badan Kerja Sama Otomatisasi Administrasi Negara). Secara ex-officio, BAKOTAN dipimpin oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan sekretariatnya berlokasi di kantor LAN. Mengingat Ketua LAN mempunyai lingkup tugas yang luas, sehari-hari BAKOTAN dipimpin oleh Pelaksana Harian BAKOTAN atau kadangkala disebut juga Ketua Pelaksana Harian, sebagai pejabat non-struktral dengan penugasan penuh-waktu. Mengingat saya merupakan pejabat fungsional Pranata Komputer yang tertinggi peringkatnya, saya ditawarkan untuk menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua BAKOTAN oleh bung Sarwono yang memang sudah mengenal saya di ITB maupun PMB. Demikian pula Ketua LAN saya kenal baik waktu bung Kristiadi pernah sama-sama belajar bahasa Perancis di Lyon Perancis dalam rangka tugas belajar.
Seizin BPPT sebagai satuan administrasi pangkal, dan jabatan fungsional yang memang memungkinkan penugasan lintas instansi, maka resmi saya diangkat sebagai Pelaksana Harian Ketua BAKOTAN dan berkantor di kantor LAN Jl. Veteran Jakarta Pusat. Dengan dukungan dana yang dialokasikan oleh Dirjen Anggaran, langkah-langkah koordinasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan instansi Pemerintah coba dirintis. Dilakukan pemetaan dan cek situasi atas berbagai kesiapan sumber daya pendukung serta lingkup pemanfaatan yang sudah dikembangkan. Pada waktu yang bersamaan, kegiatan yang menyangkut bidang Teknologi Informasi secara nasional digerakkan juga oleh suatu tim ad-hoc yang disebut Tim Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Nasional atau TP2-SIMNAS. Jika BAKOTAN lebih mengutamakan permasalahan Aplikasi (Context) dan Himpunan Data (Content), maka TP2-SIMNAS lebih mendahulukan pembangunanan Prasarana & Sarana (Infrastructure), khususnya jejaring komunikasi data. Wajarlah jika TP2-SIMNAS ini banyak tergabung teman-teman dari sektor Telekomunikasi seperti alm. Cacuk Sudaryanto dan Jonathan Parapak.
Sesuai dengan maksud pembentukannya, BAKOTAN saya arahkan untuk melakukan pembenahan aspek-aspek dasar, seperti pembinaan SDM, pembenahan data, penataan keamanan dan penguatan kerja sama institusi. Pembinaan SDM diarahkan kepada program sertifikasi keahlian bidang Teknologi Informasi, serta akreditasi bagi penyelenggara diklatnya. Yang menjadi champion untuk urusan ini antara lain mendiang Th. Widia, yang menjadi boss Bina Nusantara. Salah satu hambatan utama kita untuk membangun keterpaduan lintas instansi adalah kondisi standardisasi data. Untuk menyatakan posisi suatu titik di daerah DKI Jaya saja pernah dikenal beberapa koordinat yang berbeda. Ada yang koordinat (0,0) mengambil posisi Monumen Nasional, yang lain menggunakan di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan ada yang menetapkannya berdasarkan lokasi stasiun kereta api Kota.
Salah satu upaya standardisasi yang serius dilakukan adalah penentuan dan penyusunan Kode Lokasi yakni angka pengenal setiap wilayah administrative secara nasional. Berdasarkan inventarisasi pada waktu itu terdapat tidak kurang dari 17 format kode yang digunakan oleh berbagai instansi. Tidak ada keseragaman, setiap instansi untuk keperluannya menciptakan sendiri kode lokasi yang diperlukan. Berintikan tenaga dari Departemen Dalam Negeri, Dephankam dan BPS dilakukan upaya penyusunan Kode Lokasi yang tunggal. Sementara upaya ini berjalan, juga dipandang perlu untuk membakukan singkatan nama Provinsi. Jika Amrik dengan limapuluhan Negara Bagian mempunyai singkatan dua huruf untuk setiap Negara Bagian, kitapun harus bisa membakukan singkatan dari 28 Provinsi. Sampai dengan sekarang kita mengenal tiga cara untuk menyatakan nama Provinsi. Yang pertama dengan mengambil huruf pertama dari nama Provinsi yang terdiri dari tiga kata, seperti DKI, DIY, NTT, NTB. Yang kedua dengan menggabung penggalan nama Provinsi dengan dua kata seperti SUMUT, SUMSEL, JABAR, JATIM, SULUT. Dan untuk Provinsi dengan stu kata yah ditulis lengkap, seperti JAMBI, BENGKULU, BALI, MALUKU. Tim menyepakati untuk menggunakan dua huruf saja, huruf pertama merupakan huruf pertama nama pulau atau kepulauan, sedangkan huruf kedua diambil dari salah satu huruf yang bisa membedakan nama. Sedikit masalah, baik Sumatera maupun Sulawesi huruf pertamanya sama-sama S. Karena Sumatera masih punya nama lain yakni Andalas, maka S dikaitkan dengan Sulawesi. Dengan format ini maka ACEH (waktu itu belum NAD) menjadi AC, Sumatera Utara jadi SU, DKI Jaya jadi JK, Jawa Barat jadi JB, Jawa Tengah jadi JT sedangkan Jawa Timur jadi JR. Untuk sosialisasi dan implementasinya, Perum Pos Giro (Perum waktu itu) sepakat untuk menggunakan singkatan Provinsi ini di depan Kode Pos yang merupakan kode antaran benda pos.
Hasil karya Tim Kode Lokasi dan Tim SIngkatan Nama Provinsi ini oleh Menteri PAN dan Ketua LAN sebagai Ketua BAKOTAN dilaporkan kepada Bapak Presiden RI. Beliau menyambut gembira insiatif ini, namun disarankan agar standardisasi dilakukan secara formal oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Untuk dapat memenuhi ketentuan berlaku maka diperlukan kesepakatan dari 55 instansi terkait. Masalah mulai timbul, terkait kebutuhan anggaran yang waktunya tidak pas, serta executing-agency yang akan menangani. Singkat cerita, inisiatif ini terhenti di jalan dan sampai sekarang belum ditindaklanjuti.
Sejalan dengan upaya di atas dilakukan juga pembakuan standardisasi beberapa elemen data dasar seperti Nomor Induk Penduduk / Nomor Penduduk, Kode Tingkat Pendidikan, atau yang sederhana seperti Kode Agama. Asal jangan kaget saja, elemen data Agama pada BAKN (kini BKN) mengenal kode 6 untuk Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, padahal ini bukan agama melainkan termasuk ranah Kebudayaan.
Bekerja sama dengan Pemerintah Kanada, BAKOTAN merintis upaya besar untuk membangun Administrasi Basis Data Nasional. Setiap data dibakukan predikat dan karakteristik yang melekat dan secara nasional setiap instansi harus mengelola data itu dengan kesepakatan predikat yang sama. SOP dari pekerjaan ini rampung dikerjakan dengan menggunakan konsultan Kanada berbantuan CIDA. Namun karena tahap implementasinya memerlukan dukungan dana yang cukup besar, dan kebetulan kita mengalami sedikit masalah politik dengan Kanada waktu itu, maka inisiatif ini terhenti dengan pemilikan SOP, dokumen dan konsep formulir pembenahan data.
Pada waktu Kantor Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan (INDAG) yang kemudian ganti nama jadi Kantor Menko Produksi dan Distribusi (PRODIS) memerlukan pejabat yang paham bidang Jasa, Sarana dan Prasarana, saya termasuk short-list, yang kemudian terpilih. Dengan demikian saya minta berhenti dari BAKOTAN, yah mumpung tak jadi bangkotan di situ. Tapi hubungan kerja dengan LAN tidak terputus. Saya sempat menjadi dosen di STIA Jakarta maupun Bandung, dan sampai sekarang masih tercatat sebagai dosen Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik untuk mata kuliah manajemen Strategis. Program ini merupakan kerja sama LAN dengan UNPAD Bandung.
PRODIS : Membangun TELEMATIKA INDONESIA :
Dengan format baru Kabinet yang menghadirkan Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi (PRODIS), diangkatlah sejumlah pejabat untuk menduduki jabatan Asisten dan Staf Ahli Menko PRODIS. Berdasarkan pengalaman saya maka saya dipercayakan menjadi Asmenko VI yang membidangi Sarana, Prasarana dan Jasa-jasa. Didukung oleh empat Pembantu Asisten (Banas) dan sejumlah staf, lingkup koordinasi berkaitan dengan semua utilitas (listrik, postel, air, gas), transportasi, serta 250 bidang layanan jasa. Khusus untuk jasa-jasa bidang keuangan dibebaskan dari Asmenko VI dan diserahkan kepada Dirjen Lembaga Keuangan Negara bung Bambang Subianto. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta lingkup koordinasinya, bisa dibayangkan sukarnya menyusun agenda kerja. Selain koordinasi yang bisa dilakukan secara berencana, hal yang menyita waktu dan pikiran lebih banyak berasal dari pekerjaan “fire-fighting”.
Yang mencekam misalnya putusnya kabel listrik bawah laut jaringan Jawa-Bali terkena baling-baling kapal perang kita. Dengan Bali yang terancam lumpuh fasilitas listrik dan berdampak luas bagi pariwisata Bali, dilakukan langkah tegas untuk “bedol pembangkit listrik” dari Grati Jawa Timur ke Bali. Atau menyelesaikan keluhan pelaku angkutan laut tentang angkutan beras dari Thailand, dan “mendamaikan” Menteri Perindustrian dengan Menteri Perhubungan sehubungan dengan masuknya rencana masuknya PSA Singapura dalam pengelolaan pelabuhan Bojonegara. Demikian pula rencana pak Tungky (alm) mengoperasikan sejumlah dermaga khusus perindustrian yang dianggap masuk domain perhubungan lautnya pak Haryanto Dhanutirto.
Selain itu sebagai anggota Tim INPRES I yang memantau pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah sedikit banyaknya menambah padat kerja di PRODIS ini. Demikian pula pemikiran konsep jangka panjang juga dilakukan. Salah satu adalah forum tetap untuk membahas bagaimana kiat agar neraca perdagangan kita untuk sektor jasa yang minus sekitar $ 8.5 milyar per tahun dapat ditekan. Anggota forum antara lain Prof. Dorodjatun Kuncoroyakti yang mantan Menko Perekonomian, Arwin Rasyid yang mantan Dirut Telkom dan alm. Dahlan Sutalaksana dari BI. Salah satu proyek strategis yang paling menyita waktu saya adalah Telematika Indonesia.
Sebenarnya sejak awal saya masuk dalam jajaran pemerintahan sebagai seorang pejabat di lingkngan Sekneg, konsep pengembangan kemampuan bangsa di bidang Teknologi Informasi sudah saya introduksi pada lingkaran- dalam pengambilan keputusan. Namun pada waktu, sasaran utama pembangunan nasional masih bertumpu pada pemenuhan hajat masyarakat Indonesia yang utama di sektor pangan, sandang dan papan. Upaya saya untuk menjadikan “informasi” sebagai salah satu faktor pendukung pembangunan masih belum dipikirkan. Memang, pada waktu bertugas sebagai Pelaksana Harian Ketua BAKOTAN saya berusaha meletakkan dasar-dasar menuju pembangunan suatu konsep sistem informasi “terpadu”, namun sosok BAKOTAN dan keberadaan Meneg PAN belum cukup kuat untuk menyuarakan konsep ini. Pada waktu bertugas sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan dan kemudian sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Perhubungan, saya mencoba dalam lingkup terbatas mengembangkan Sistem Informasi Perhubungan (SIMHUB) dalam konteks pengembangan Sistem Perhubungan Nasional ( SPN ). Karena tugas saya cepat berakhir di instansi ini maka SIMHUB yang secara terpadu mengelola informasi tentang Vehicles-Terminals-Ways dari ketiga moda angkutan darat, laut dan udara ini juga tidak terwujud. Barulah dalam posisi sebagai Asisten VI Menko PRODIS gagasan pembangunan TI ini mendapat angin segar.
Bermula dari pertemuan berkala pimpinan ekonomi Negara-negara ASEAN yang pada tahun 1996 diselenggarakan di Davos Filipina. Dalam pertemuan tersebut PM Malaysia Dr. Mahathir membuat ekspose tentang proyek kebanggaannya yakni Malaysia Multimedia Super Corridor ( Malaysia -MSC ). MSC yang merupakan proyek TI terpadu, mencakup pembangunan infrastruktur jejaring dalam bentangan luas 40 km2, pembangunan Cyber-city lengkap dengan sistem informasi berbagai instansi Pemerintah dan Negara yang kantornya dibangun di kota baru tersebut, serta kawasan industri untuk pengembangan sumber daya TI (hardware, software dan “brain”ware). Terpana oleh lompatan teknologi yang dirancang oleh negeri-serumpun ini pak Hartarto selaku Menko PRODIS minta saya menjelaskan ihwal proyek ini. Karena beliau akan menghadap pak Harto pada hari Senin maka saya diminta menyiapkan suatu tulisan tentang kemungkinan membangun proyek sejenis di Indonesia. Permintaan ini disampaikan pada hari Jum’at siang, jadi hanya ada waktu 2 X 24 jam untuk menulisnya. Tetapi dengan jendela-dunia yang terbuka berkat Internet dan akumulasi pemahaman dan pemikiran tentang permasalahan ini, dengan mengorbankan liburan akhir minggu, pada Senin pagi bahan yang diminta siap disajikan. Walaupun disusun dalam waktu dua hari, menurut pak Menko ternyata Presiden sangat tertarik dengan rencana pembangunan MCS a la Indonesia ini dan menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk dapat sejajar dengan Malaysia serta segera action. Pertama-tama perlu dikukuhkan dulu nama proyek ini. Beberapa nama masuk, antara lain Nusantara-21 yang memnag sudah merupakan icon teman-teman telekomunikasi, Garba Caraka Wahana, dan nama-nama lain. Saya menyarankan nama “Telematika Indonesia”, yang merupakan akronim dari Telekomunikasi – Multimedia – Informatika Indonesia. Pada waktu nama-nama ini disampaikan, akhirnya yang terpilih adalah Telematika Indonesia yang saya sarankan. Maka dibentuklah Tim Koordinasi Telematika Indonesia (disingkat TKTI)yang beranggotakan beberapa Menteri terkait, yang diketuai oleh Menko PRODIS. Sebagai Asisten VI Menko PRODIS saya ditetapkan sebagai Sekretaris TKTI, sekali gus sebagai Ketua Tim Koordinasi Aplikasi Telematika Indonesia. Berbagai kegiatan koordinasi di bidang infrastruktur telekomunikasi, penyiapan sumber daya piranti, SDM, hukum dan standardisasi serta aplikasi fasilitatif dan substantif dikerjakan secara paralel. Salah satu yang serius dijajagi adalah pengembangan kawasan khusus untuk aglomerasi pengembangan industri (piranti keras dan lunak). Jika Amrik punya Silicon- Valley maka kita rancangkan suatu Silicon-Hill, yakni kawasan perbukitan seluas 500 Ha yang terletak di kawasan kebun karet milik PT Perkebunan yang terbengkalai di sekitar Cariu Jonggol. Bersama Sekjen Deperindag bung Aidil Juzar dan petinggi lainnya yang terkait kita sepakati untuk mewujudkan kawasan tersebut. Letaknya memang strategis, antara Jakarta dan Bandung.
Sayangnya mimpi ini tidak terwujud. Sudah disepakati jauh sebelumnya bahwa proyek Telematika Indonesia ini akan diluncurkan oleh pak Harto pada tanggal 20 Januari 1998. Namun mulai pertengahan 1997 Indonesia mulai diterpa krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi-dimensi. Bukannya peluncuran Telematika Indonesia yang terjadi, tetapi pada tanggal tersebut pak Harto justeru menandatangani MOU dengan IMF yang disaksikan oleh juragan Camdessus dengan bersidekap tangan. Roh TKTI ini tetap eksis, yang selanjutnya diwujudkan sebagai Kementerian sebelum kemudian dikukuhkan menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika sekarang ini. Rupanya Negara mengakui peranan saya dalam membangun Telematika Indonesia ini dengan menganugerahkan Bintang Republik Indonesia kelas satu. Sewaktu terjadi perubahan Kabinet yang menghilangkan jabatan Menko PRODIS dan digabung dengan tugas MenPAN menjadi Menko WASBANGPAN, saya satu-satunya pejabat eselon I Menko PRODIS yang dihijrahkan ke kantor Menko EKUIN dengan Keputusan Presiden.
EKUIN : Stasiun akhir pengabdian :
Sebelum Kabinet Pembangunan pak Harto yang terakhir dibentuk, saya dipanggil oleh pak Rahardi Ramelan, selaku Wakil Kepala BAPPENAS. Beliau menyampakan pesan dari pak Ginandjar, yang akan diangkat sebagai Menko EKUIN, bahwa saya akan diminta sebagai salah satu Staf Ahli Menko EKUIN. Saya akan mengkoordinasi dua fungsi yang dialihkan dari Menko PRODIS yakni pembangunan Telematika Indonesia dan Tim INPRES I. Selain itu melakukan sosialissi kembali semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang dulu pernah saya tangani semasa di Kantor Menmuda UPDN. Sekitar bulan Mei 1998, krisis moneter mulai menerpa Indonesia. Sebagai Menko yang melakukan koordinasi bidang ekonomi dan keuangan pak Ginandjar mendapat beban kerja yang luar basa beratnya dan harus fokus untuk menanggulangi keadaan yang semakin gawat. Seusai salah satu rapat gabungan EKUIN-WASBANGPAN, saya dipanggil beliau ke kamarnya. Dijelaskan bahwa Menko EKUN akan mengembalikan fungsi-fungsi pembangunan Telematika dan koordinasi Tim INPRES I kepada Menko WASBANGPAN.. Dengan catatan, saya tetap memegang posisi sebagai Koordiantor Tim Aplikasi TKTI dan menjadi anggota Tim INPRES I mewakili Kantor Menko EKUIN.
Dalam posisi sebagai Staf Ahli Menko EKUIN yang menangani peningkatan penggunaan produk dalam negeri, saya menemui keberhasilan dan tentu saja kegagalan. Dalam kunjungan kerja ke Bank Indonesia saya mendapat informasi bahwa BI banyak membelanjakan devisa untuk mengimpor kertas untuk uang kertas. Dengan persyaratan yang cukup berat sebagai security paper saya masih bisa mengerti. Tetapi bahwa untuk mengikat uang kertas yang lolos proses pemeriksaan validitas dan kelusuhan, diperlukan pengikat kertas yang selalu diimpor, cukup merisaukan dan menyakitkan hati. Berdasarkan informasi dari Ditjen Industri Kimia Deperindag, kemungkinan ada perusahaan domestik yang mampu menghasilkan produk pengikat uang kertas ini. Pimpinan perusahaan yakni PT Pura Barutama Kudus saya undang ke Jakarta. Dan bersama dengan pejabat dari Deperindag dan BI, kami bahas masalah ini. Saya tantang perusahaan lokal ini untuk membuat kertas pengikat uang kertas ini dalam waktu tiga bulan. Tantangan ini diterima oleh Pura Barutama dan mereka kerja keras untuk memenuhinya. Setelah menjalani beberapa kali uji-coba penggunaan pengikat kertas ini pada mesin sortasi, akhirnya produk local ini bisa diterima oleh BI. Penggunaan pengikat kertas ini dapat menghemat jutaan biaya operasi BI. Keberhasilan ini mendorong BI untuk merekomendasikan security paper produksi perusahaan ini untuk digunakan memproduksi kertas uang kertas, menggantikan sebagian dari kertas yang selama ini seluruhnya kita impor. Sayangnya kemudian terjadi selisih paham yang berbuntut menjadi sengketa bisnis antara Pura yang memproduksi ( sebagian kecil ) kertas uang kertas dengan PT PERURI yang mencetak uang kertas pesanan BI.
Sebaliknya, saya gagal waktu memperjuangkan penggunaan produk katalis produksi PMA Jepang untuk kilang Balongan PERTAMINA. Pabrik katalis yang berlokasi dekat kilang Balongan ini memang selama ini merupakan satu-satunya pemasok katalis untuk kilang tersebut. Posisi “monopoli” pengadaan berdasarkan penunjukan langsung ini tidak memungkinkan persaingan harga. Deptamben yang komandannya pak Kuntoro pada waktu itu bersikeras bahwa harus dibuka kesempatan penawaran katalis ex impor agar tercipta persaingan sehat. Dalam lelang terbatas yang diselenggarakan ternyata produk dalam negeri kalah harga dengan dua produk pesaing ex impor. Dalam era pasar bebas, memang wajar jika kilang Balongan membeli seluruh katalis ex impor yang lebih murah tersebut. Tetapi dampaknya adalah terhentinya pabrik PMA ini, mungkin untuk selamanya. Mengingat bayang-bayang PHK yang akan terjadi dan ketergantungan selanjutnya secara terus menerus pada produksi luar, saya berupaya memdorong negosiasi dan melakukan mediasi agar tercapai posisi “win-win solution”. Tapi semangat untuk membela kemandirian ini terbentur dengan kenyataan suasana saat itu yang sedang gencar anti KKN. Dibelakang perusahaan PMA Jepang tersebut ternyata ada sosok keluarga dari penguasa Orde Baru, dan semangat kemandirian kalah dengan semangat anti-KKN Orde Baru.
Selain selalu ikut dalam rapat koordinasi Tim INPRES I dalam menyetujui pengadaan Pemerintah, saya mewakili EKUIN dalam Tim Perumus Rancangan Undang-Undang untuk Anti Korupsi / Persaingan Usaha Sehat. Malahan saya sempat diminta untuk masuk ke dalam KPPU yang akan dibentuk. Tapi komandan EKUIN melarang saya, karena hal itu berarti saya harus keluar dari EKUIN dan malahan pensiun dini dari PNS. Kegiatan yang cukup menyita waktu adalah upaya advokasi kepada KPU untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilu 1999. Bersama-sama dengan BUMN dan swasta yang terkait, didukung oleh sejumlah pakar akademisi, saya membentuk Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemilu. Era Reformasi yang menginginkan Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat, mendorong kita merumuskan sejumlah usulan perubahan untuk dimasukkan dalam UU Pemilu yang diajukan Pemerintah dan akan dibahas serta disetujui oleh DPR. Usulan kami mencakup mulai dari pembuatan Daftar Pemilih, pengamanan pembuatan surat suara, distribusi serta jumlah yang terpakai. Dengan pengetahuan anggota FKPP yang luas di bidang Telematika, kami mengusulkan format dan proses baru untuk pemberian suara, perhitungan suara dan penyampaian seera penayangan hasil perhitungan suara. Penggunaan security paper memungkinkan pencetakan yang tersebar, dan penggunaan hologram memungkinkan pengamanan surat suara yang beredar dan digunakan. Daftar pemilih dihasilkan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kependudukan yang disempurnakan. Pemberian suara dilakukan dengan marking bukan mencoblos. PC akan disebar pada tingkat kecamatan, baik untuk proses perhitungan maupun dan yang utama untuk penyampaian hasil melalui jejaring komunikasi data, melalui berbagai media transmisi, termasuk Internet. Pemanfaatan Internet dan Pusat Informasi di KPU memungkinkan hasil perhitungan suara dapat diikuti perkembangannya secara instant. Beberapa usulan kami diterima rohnya, tetapi pelaksanaan jauh dari yang diusulkan. Keterlambatan dalam menyetujui RUU menjadi UU, jumlah peserta Pemilu yang membengkak, serta masih banyaknya petinggi yang gagap-teknologi, merupakan penghalang implementasi usulan kami.
Selama di EKUIN, saya menyaksikan saat-saat tegang pada Mei 1998, pada waktu berlangsung rapat-rapat tertutup para Menteri, dan suasana lengang di seputar Taman Suropati menjelang lengsernya pak Harto. Demikian pula pergantian pejabat Menko EKUIN, dari pak Ginandjar ke pak Kwik Kian Gie, dan dari pak Kwik ke pak Rizal Ramli. Memasuki MPP sebagai PNS saya diberhentikan dengan hormat dari jabatan eselon I Kantor Menko EKUIN dan kembali ke BPPT. Setahun kemudian tepat pada umur 60 tahun saya resmi menyandang sebutan pensiunan PNS. Berakhirlah masa saya berbakti sebagai PNS, mulai tahun 1983 sebagai Staf Ahli Menmuda UPDN sampai dengan tahun 2002 pada pos struktural terakhir sebagai Staf Ahli Menko EKUIN.
